KPU Mengalami Dilema?

aku2

Pagi ini aku telepon Joko di Nunukan sana, dekat Pulau Ambalat kalau tidak salah. Aku hanya ingin memastikan satu hal: Apakah Joko golput?, dan ternyata seperti yang aku duga, IYA adalah jawabannya. Namun aku harap Anda sedikit tenang, karena semua ini ada alasannya, yaitu biaya perjalanan Nunukan – Brebes yang mau tidak mau harus memakai pesawat. Hanya orang yang kaya raya dan berlimpah uang yang mau dengan ikhlas merelakan uangnya untuk membeli sebuah tiket pesawat terbang pulang-pergi dalam hal ini. Dan ternyata banyak sekali kasus-kasus seperti di atas. Para mahasiswa asal luar Jawa yang berada di Jogja pasti juga akan berpikir berkali-kali kalau disuruh pulang hanya untuk mencontreng dalam pilpres Rabu besok. Masih banyak sekali “Joko-Joko” yang lain di negeri ini. Golput alias merelakan hak pilihnya karena keadaan atau sistem.

Aku tidak tahu pasti, mengapa ide untuk menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai kartu identitas yang bersifat universal, termasuk untuk mendaftar di TPS (Tempat Pemungutan Suara) terdekat ditolak, padahal ide ini sungguh baik menurutku. Berbagai isu negatif juga diterima KPU (Komisi Pemilihan Umum) beberapa hari ini. Entahlah, aku benar-benar tidak tahu mana yang benar dari berita-berita tersebut. Mungkin salah satunya bisa Anda baca dan simak pada tulisan berikut.

KPU Ditengarai Tidak Netral

Pengurus Pusat Muhammadiyah dan sejumlah tokoh lintas agama menuntut Komisi Pemilihan Umum bersikap netral. Apabila KPU tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu, hal itu akan mencederai demokrasi dan mengkhianati hak-hak politik rakyat. Saat ini ditengarai ada tanda-tanda yang menunjukkan KPU tidak netral. Selain adanya bukti spanduk sosialisasi pemilu presiden dan wapres yang mengarah untuk mencontreng pasangan tertentu, juga adanya sikap anggota KPU yang setuju dengan pilpres satu putaran. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin saat berpidato sebelum peresmian Gedung Fakultas Kedokteran dan Kesehatan dan Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang, Jumat (3/7). Acara peresmian dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla, yang juga calon presiden, dan Rektor UMJ Masytoh Kusnan.

”Saya dan tokoh lintas agama kemarin, Kamis, berkumpul. Kami menuntut kenetralan KPU. Saya dan tokoh lintas agama menengarai ada tanda-tanda KPU itu tidak netral, misalnya soal spanduk sosialisasi dan sikap setuju pilpres satu putaran,” tandas Din. Menurut Din, sikap ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi para capres dan cawapres lainnya serta rakyat yang memiliki kebebasan memilih. ”Ini bukan seruan saya, tapi boleh jadi, kalau ada tindakan seperti itu karena pencontrengannya (sosialisasi) diletakkan pada kotak nomor dua, jangan-jangan rakyat akan cenderung memilih kalau tidak nomor satu atau nomor tiga karena menilai tidak adil,” katanya.

Menggiring
Secara terpisah, Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menemukan sosialisasi pemilu yang dinilai tidak berimbang. Bila sebelumnya spanduk sosialisasi yang dinilai berpihak pada salah satu pasangan calon, kini muncul sosialisasi formulir C1 (sertifikat hasil penghitungan suara di TPS) yang juga ”menggiring” pada pemenangan nomor dua. Koordinator Teknologi Informasi, Tabulasi Suara, dan Relasi KPU Tim Kampanye Nasional Mega Prabowo, Arif Wibowo, Jumat kemarin, mengatakan, sosialisasi formulir C1 yang tidak berimbang ditemukan di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam contoh formulir C1, terdapat tiga pasangan capres dengan angka perolehan suara, pasangan pertama 150, pasangan kedua 300, dan pasangan ketiga 200. Dari contoh itu diperoleh bahwa pasangan kedua yang menang di TPS tersebut. Formulir yang dicontohkan itu merupakan hasil penghitungan suara di TPS 01, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. ”Contoh ini berbahaya karena seperti menggiring petugas penyelenggara pemilu. Ini tentu saja menyalahi asas penyelenggara negara yang mandiri, tetap, dan independen. Saya belum tahu apakah itu dibuat oleh KPU daerah atau KPU Pusat,” ungkap Arif.

from: cetak.kompas.com

Setelah membaca tulisan di atas, sepertinya pilpres besok sudah tidak jujur lagi. Jadi, mungkin tidak berlebihan kalau ada suara anak bangsa yang meminta agar pemilu presiden kali ini ditunda, karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan menjelang pilpres ini. Mungkin Anda akan semakin mengerti apa yang aku bicarakan ini setelah menyimak wacana berikut.

Tunda saja Pemilu Presiden

SEMAKIN dekat hari pemilihan umum presiden, semakin kencang keraguan apakah pemilihan presiden itu dapat dilaksanakan dengan jujur dan bersih. Cukup kuat fakta yang menunjukkan bahwa pemilihan presiden itu akan diselenggarakan dengan penuh kecurangan. Salah satu masalah besar yang belum dapat diatasi adalah menyangkut daftar pemilih tetap (DPT). Tim Sukses JK-Wiranto dan Mega-Prabowo, misalnya, menemukan 1,3 juta DPT ganda, yaitu memiliki identitas dan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama. Bukan pula asal dibikin ganda. Yang terjadi adalah rekayasa yang luar biasa, karena setiap orang bisa memiliki empat hak pilih. Sebuah penggandaan yang dahsyat. Sebelumnya tim sukses pasangan JK-Wiranto menemukan 7 juta pemilih fiktif dalam DPT Pilpres 2009. Jutaan pemilih fiktif itu terdapat di tiga provinsi, yakni Jatim, Jateng, dan Jabar. Temuan yang luar biasa banyaknya, padahal baru sekitar 50% DPT kabupaten/kota dari tiga provinsi itu yang diteliti. Jumlah pemilih fiktif itu tentu akan lebih membengkak lagi, bila DPT untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia diteliti. Bukan hanya itu masalah DPT. Di satu pihak terdapat jutaan pemilih fiktif, di lain pihak ada jutaan pemilih yang berhak memilih, tetapi namanya tidak terdapat dalam DPT. Bersamaan dengan itu terjadi pula indoktrinasi agar pemilu presiden berlangsung satu putaran saja.

Sebuah ajakan agar rakyat tidak menggunakan hak pilihnya untuk dua putaran. Begitulah, senyatanya telah terjadi berbagai upaya penghilangan hak konstitusional jutaan rakyat untuk memilih presiden. Sebuah pelanggaran hak asasi yang tergolong pelanggaran HAM berat. Dengan semua kenyataan busuk itu adalah sangat berbahaya untuk tetap menyelenggarakan pemilihan umum presiden pada 8 Juli ini. Pertama, inilah pemilu presiden yang akan dicatat sejarah sebagai pemilu langsung paling curang. Kedua, sudah tentu hasilnya adalah presiden dengan tingkat kepercayaan dan legitimasi paling jelek. Ketiga, semua itu kemudian dapat memicu ketidakpuasan yang berkepanjangan yang menimbulkan kaos. Oleh karena itu, demi kebajikan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebaiknya pemilu presiden ditunda saja. Pemilu presiden, jangan dilaksanakan pada 8 Juli ini, sampai masalah DPT dapat diselesaikan dengan benar, dengan mengindahkan hak-hak rakyat. Salah satu cara termudah dan tercepat untuk membereskannya adalah menggunakan cara seperti pada Pemilu 2004, yaitu mengizinkan rakyat memilih hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Di mana pun rakyat berada, dia dapat mencontreng hanya bermodalkan KTP. Bukankah syarat berhak memiliki KTP sama dengan syarat memiliki hak pilih?

from: mediaindonesia.com

Namun, ada juga pendapat sanggahan yang meminta agar pemilu presiden hari Rabu besok harus tetap dilaksanakan, karena akan ada “Vacum of Power” di Indonesia. Cukup masuk akal memang, tetapi yang pasti kalau pilpres besok tetap dilaksanakan dengan beragam pelanggaran yang dditemukan, aku tidak tahu pasti, apakah demokrasi di negeri ini sudah benar-benar ditegakkan, karena setahuku demokrasi itu mengikutsertakan seluruh pemilih di negara penganut paham demokrasi tersebut.

Demokrat: Tunda Pilpres Ancam Masa Depan Demokrasi

aku2

Penundaan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2009 diperkirakan akan berpotensi menimbulkan krisis politik, demokrasi, dan konstitusi di Indonesia. Lebih jauh, penundaan pilpres juga akan memburamkan masa depan bangsa. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang juga mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, kepada Kompas.com, kemarin di Jakarta. Anas, secara implisit, menuding kelompok-kelompok yang menuntut penundaan pilpres jika masalah daftar pemilih tetap (DPT) tidak selesai sebagai pihak yang ingin pilpres tidak terselenggara dengan baik. “Ide dan kepentingan menunda pilpres sukar dibedakan dengan motivasi membuat pilpres tidak terselenggara tepat waktu,” ujar Anas. “Dengan demikian, gagasan menunda pilpres harus kita tolak,” lanjutnya. Pasangan calon presiden-calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan M Jusuf Kalla-Wiranto meminta KPU menunda pilpres jika lembaga penyelenggara pemilu tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah DPT dalam kurun waktu 1 x 24 jam. Anas mengakui, dalam iklim kebebasan berpendapat, sah jika dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut menyatakan pendapatnya. Namun, pendapat tersebut harus berbasiskan logika dan kejernihan berpikir. Menurutnya, DPT kini tengah dan terus diperbaiki oleh KPU dan harus didukung oleh para kontestan pilpres.

from: nasional.kompas.com

Baiklah, semoga “kasus” ini dapat segera teratasi. Aku hanya berharap bahwa ide KTP untuk mendaftar sebagai pemilih pada pemilu presiden besok dapat diterima, karena kalau tidak, akan ada banyak sekali rakyat Indonesia yang GOLPUT. Apapun hasilnya besok, semoga Indonesia kelak akan semakin kuat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Hidup Indonesia!!

Footer: dokumentasikanlah hidup Anda selalu.

Facebook Comments:

16 thoughts on “KPU Mengalami Dilema?

  1. kamu nggak ngecek aku golput apa tidak pin?? hehehehe.

    ” admin:
    kayaknya udah ga perlu dicek lagi deh, win. kamu pasti akan golput kan? sudah, mengakulah. :mrgreen:

  2. Baru saja aku membaca status facebook Bpk Prabowo Subianto:

    MK memutuskan dapat menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku dalam menggunakan Hak Pilihnya…!

    Alhamdulillah, akhirnya Joko ga ada alasan lagi untuk golput! Semoga berita ini benar, dan benar2 menjadikan KTP/Paspor sebagai tanda pengenal diri yang bersifat universal. Amiin.

  3. Beh..Kok bawa namaku disini.. Bayar…. πŸ˜€

    ” admin:
    maafkan aku, joko. aku ingin namamu dikenal orang di luar sana.

  4. wah… saya termasuk yang golput nih! huehehehe… abis gak dikirimin form pemilihan ama KJRI… πŸ˜›

    ” admin:
    duh, kalau bisa jangan golput mas, coba ditanyakan lagi. baru kalau sudah berupaya dan hasilnya tetap golput ya ndak papa. πŸ˜€

  5. KTP hanya bisa digunakan untuk orang-orang yang sudah memiliki hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT di daerah pemilihan masing-masing. Jadi tetep yang berada di luar daerah pemilihannya tidak bisa menggunakan KTP sebagai identitas pemilih (harus tetep pake surat apa gitu). Kayaknya si begitu pin keputusan KPU kemaren. (boleh dikoreksi kalo ada yang salah)
    Aku InsyaAllah termasuk warga yang baik pin.

    ” admin:
    jan, kuwe padha baen nglombo ora sih, tur? aku pikir bisa lebih universal dari ini tadinya, maksudku yang orang kebumen di jakarta tetap bisa nyontreng asal bawa KTP. lha berarti joko tetap ga bisa nyontreng dong? padahal “joko-joko” yang lain jumlahnya ribuan sepertinya. ah entahlah, semoga Indonesia menjadi lebih baik setelah pemilu presiden kali ini. amiin. hidup Indonesia!!

  6. Saya golput! Bukan karena biayanya banyak untuk mudik karena sejatinya saya bisa juga milih di sini… Tapi ya mau gimana lagi, tak ada pilihan yang cocok untuk saya πŸ™‚

    ” admin:
    Kok kesannya njenengan bangga sekali ya, mas? πŸ˜€ Tapi ya gapapa lah menurutku, orang pasangan yang aku inginkan juga ternyata menang kok. :mrgreen:

  7. KPU netral = KPU jujur. Terus terang, di Indonesia ini kejujuran makin langka. Soalnya segala sesuatu yg ada hubungannya dengan meraih “kemenangan” kerap dilakukan dengan segala macam cara. Salah satu contohnya ya dugaan manipulasi suara seperti itu.

    Tapi kalau satu calon dicap berbuat curang, apa calon-calon lain bersih dari curang? Ini hanya masalah tersingkir-dan-disingkirkan Pin. Seperti kata temanku, kebenaran itu bisa “dinegosiasikan”. Termasuk diantaranya penggunaan KTP ituh. Mengkambinghitamkan mekanisme dan birokrasi pemilihan dan penghitungan suara…

    ” admin:
    Jadi, menurutmu ide penggunaan KTP agar bersifat universal itu adalah salah satu usaha pengkambinghitaman mekanisme dan birokrasi pemilihan dan penghitungan suara? begitukah? lantas, bagaimana dengan nasib joko? om soewoeng, dan orang2 yang pekerjaanngan nomaden? hah?!

  8. bukan dilema mas…tapi suatu harapan yang lebih baru walaupun saya sendiri tdk setuju merubah sesuatu terlalu mempet malah mebingungkan rakyat dan akhirnya tetep aja no2 menang kan kali ini terbukti bahwa kecap nomor satu belum tentu jadi nomer satu heee…heee salam kenal dari tigaw.wordpress. com (hidup GOLPUT)

    ” admin:
    maaf mas, aku ga terlalu simpatik dengan orang yang terlalu bangga dengan kegolputannya! jadi, walaupun golput, bersikaplah wajar dan normal. ga usah bilang “hidup GOLPUT” segala. πŸ˜€

  9. diriku akhirnya golput.

    ” admin:
    iya gapapa mas, njenengan ga bisa berbuat banyak kan ya? KTP njenengan ga bisa berbuat banyak di situ kan? gapapa mas, aku mengerti keadaanmu.

  10. diriku terpaksa golput.

    ” admin:
    iya gapapa mas, tadinya comment yang ini mau aku hapus, tapi karena ada perbedaan penggunaan kata dari “akhirnya” menjadi “terpaksa”, maka aku putuskan untuk tetap menampilkannya om. sudahlah om, mari kita berdoa bersama agar bangsa kita ini akan menjadi lebih baik selama 5 tahun ke depan, siapapun presidennya!

  11. KPU lembaga Independent tapi kasian yach, sekarang pamornya dah turun n dianggap pro ke salah satu pihak.

    ” admin:
    iya mas, kau benar. semoga saja KPU menyadari ini dan segera membersihkan namanya, serta membuat kebijakan dimana bisa mengakomodir para pemilih yang berada di luar daerahnya seperti joko di atas, mas soewoeng, dan para “nomadeners” lainnya. intinya membuat KTP sebagai tanda pengenal diri yang bersifat universal lah. apa susahnya sih?!

  12. menurut saya akar permasalahannya adalah kekurangsiapan KPU dalam menyelenggarakan pilpres. kita bisa sama-sama lihat setahun sebelum PEMILU 2009, KPU terkesan masih adem ayem saja. seperti belum bergerak. harusnya dari jauh hari, kalau perlu 2 tahun sebelum PEMILU, sudah ada pendataan daftar pemilih. baru beberapa bulan sebelumnya daftar itu dikoreksi lagi: jika ada yang pindah atau meninggal meninggal, daftarnya diubah lagi. pemilih baru bagaimana? lihat saja dari kartu keluarga. toh KPU sebenarnya bisa kerjasama dengan BPS.

    masalah penundaan PEMILU presiden, menurut saya persoalan terbesarnya adalah masalah dana. tidak sedikit dana yang dihamburkan untuk mempersiapkan PILPRES 8 juli kemarin. mau ditunda? kita sendiri yang rugi. ah, semoga ini bisa jadi pelajaran untuk KPU. pemilu 2014 persiapkan saja dari sekarang… πŸ˜€

    ” admin:
    iya mas, njenengan benar sekali. trus kira2 ada solusi ga untuk para pemilih yang berada di luar daerahnya dan yang kebanyakan bersifat nomaden itu? kan kasihan mereka kalau ga milih.

  13. Rather interesting. Has few times re-read for this purpose to remember. Thanks for interesting article. Waiting for trackback.

    ” admin:
    thank you. πŸ˜€

  14. menang itu menang mas, kalo kalah baru banyak macemnya. kenapa ndak mengakui saja kalo kalah, mungkin lebih kelihatan jiwa besar sebagai pemimpin.

    ” admin:
    terus terang aku ga ngerti maksud njenengan, mas. πŸ˜€

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *